Di banyak ruas jalan lintas antarkota di Indonesia, pemandangan orang-orang membawa kotak amal sambil berdiri di tengah atau pinggir jalan bukan lagi hal asing. Mereka mengatasnamakan pembangunan masjid, renovasi mushola, atau kegiatan keagamaan lainnya. Praktik yang sering disebut sebagai “sedekah jalanan” ini tampak sederhana memberi sebagian rezeki untuk tujuan yang terlihat mulia. Namun, di balik kebiasaan yang terus berulang, muncul pertanyaan penting: apakah semua bentuk pemberian tersebut benar-benar tepat sasaran?
Fenomena ini perlu dilihat dengan jernih. Dalam ajaran Islam, sedekah adalah amalan yang sangat dianjurkan, bahkan menjadi bagian dari nilai sosial yang kuat dalam masyarakat. Namun, prinsip dasar sedekah bukan hanya soal memberi, melainkan juga tentang kejelasan tujuan, amanah, dan dampaknya. Memberi tanpa mengetahui ke mana dana itu disalurkan berpotensi mengaburkan esensi dari sedekah itu sendiri.
Di lapangan, tidak semua penggalangan dana di jalan memiliki transparansi yang memadai. Tidak sedikit kasus di mana identitas pengumpul dana tidak jelas, tidak ada izin resmi, atau bahkan tidak ada laporan pertanggungjawaban. Kondisi ini membuka ruang bagi penyalahgunaan kepercayaan publik. Ketika praktik semacam ini dinormalisasi, masyarakat secara tidak sadar ikut melanggengkan sistem yang tidak akuntabel.
Dari sisi keselamatan, sedekah jalanan juga menimbulkan risiko nyata. Aktivitas menghentikan kendaraan secara tiba-tiba di jalan lintas dapat membahayakan pengendara maupun penggalang dana itu sendiri. Jalan raya bukanlah ruang yang dirancang untuk interaksi semacam ini. Dalam beberapa kasus, praktik ini bahkan berkontribusi pada kemacetan dan potensi kecelakaan.
Lebih jauh lagi, ada dampak sosial yang sering luput dari perhatian. Ketika masyarakat terbiasa memberi secara spontan tanpa verifikasi, budaya kritis terhadap penyaluran dana menjadi lemah. Padahal, di era informasi saat ini, banyak lembaga resmi yang menyediakan jalur sedekah yang lebih transparan, terukur, dan memiliki laporan yang bisa diakses publik.
Bukan berarti semangat berbagi harus dihentikan. Justru sebaliknya, semangat itu perlu diarahkan agar lebih berdampak. Memberi kepada lembaga yang memiliki rekam jejak jelas, sistem pelaporan terbuka, serta program yang terstruktur adalah langkah yang lebih bijak. Dengan begitu, sedekah tidak hanya menjadi tindakan emosional sesaat, tetapi juga kontribusi nyata yang berkelanjutan.
Normalisasi memberi tanpa tujuan jelas perlu dihentikan bukan karena sedekah itu salah, tetapi karena praktik yang tidak terarah berpotensi merusak nilai baik yang terkandung di dalamnya. Masyarakat perlu didorong untuk lebih selektif, bukan lebih pelit. Sebab pada akhirnya, kualitas sedekah tidak diukur dari seberapa sering kita memberi, melainkan dari seberapa tepat dan bermanfaat pemberian itu bagi yang membutuhkan.
