Perencanaan transportasi perkotaan sering kali tersandera oleh asumsi umum daripada bukti empiris yang akurat. Banyak pemerintah daerah menyusun kebijakan berbasis proyeksi masa lalu atau meniru model kota lain tanpa menyesuaikan dengan karakteristik lokal yang unik.

Padahal, data kepadatan penduduk dan pola pergerakan warga sehari-hari memiliki potensi besar untuk mengarahkan prioritas intervensi secara lebih adil dan efektif. Ketika keputusan diambil tanpa dasar data yang kuat, risiko kesalahan alokasi anggaran menjadi sangat tinggi, seperti pembangunan infrastruktur di area yang tidak memiliki permintaan cukup atau pengabaian terhadap wilayah yang justru membutuhkan aksesibilitas tinggi.

Tulisan ini menjelaskan indikator dasar yang bisa dipakai pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan berbasis data tanpa menunggu sistem yang terlalu kompleks atau mahal.

Masalah mendasar dalam tata kelola transportasi konvensional adalah ketergantungan pada data statis yang tidak mencerminkan dinamika harian. Data sensus penduduk yang diperbarui setiap sepuluh tahun sering kali menjadi satu-satunya acuan, padahal pola mobilitas berubah jauh lebih cepat seiring pertumbuhan ekonomi dan perubahan tata guna lahan.

Tanpa pemahaman mengenai kepadatan aktual dan arus perjalanan, rencana induk transportasi cenderung menjadi dokumen statis yang tidak responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Observasi terhadap berbagai kota di negara berkembang menunjukkan bahwa investasi transportasi massal sering kali gagal mencapai target penumpang karena tidak sesuai dengan densitas hunian di sekitar koridor stasiun atau halte. Ketidaksesuaian ini menyebabkan beban subsidi membengkak tanpa memberikan manfaat sosial yang optimal.

Penggunaan data kepadatan dan pola pergerakan memungkinkan pendekatan perencanaan yang lebih presisi melalui konsep Transit Oriented Development atau TOD. Prinsip ini menekankan bahwa infrastruktur transportasi harus dibangun di area dengan kepadatan tinggi untuk memaksimalkan utilisasi.

Namun, implementasinya memerlukan data granular mengenai di mana orang tinggal, bekerja, dan beraktivitas. Data perjalanan harian atau origin-destination matrix memberikan gambaran mengenai arah arus komuter yang sebenarnya.

Dengan informasi ini, pemerintah dapat menentukan rute angkutan umum yang paling dibutuhkan, bukan yang paling mudah dibangun.

Presisi dalam penentuan rute ini berdampak langsung pada efisiensi operasional dan kenyamanan pengguna, yang pada akhirnya mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.

Selain efisiensi, ketersediaan data terbuka mengenai mobilitas kota juga mendukung prinsip keadilan sosial dalam kebijakan publik. Wilayah periferi atau daerah pinggiran sering kali terabaikan dalam perencanaan transportasi karena keterbatasan data mengenai kebutuhan mobilitas warganya.

Ketika data perjalanan harian dikumpulkan dan dianalisis secara inklusif, pola ketidakaksesan menjadi terlihat jelas. Pemerintah daerah dapat mengidentifikasi area yang terisolasi secara transportasi dan mengalokasikan sumber daya untuk memperbaiki konektivitas di wilayah tersebut.

Hal ini memastikan bahwa manfaat pembangunan infrastruktur tidak hanya dinikmati oleh pusat kota, tetapi juga merata hingga ke wilayah penyangga. Keadilan spasial ini merupakan komponen kunci dalam pembangunan kota yang berkelanjutan dan inklusif.

Untuk memulai transformasi berbasis data ini, pemerintah daerah tidak perlu langsung mengadopsi sistem cerdas yang kompleks dan mahal. Terdapat beberapa indikator dasar yang dapat diukur dengan metode sederhana namun tetap memberikan wawasan berharga.

Intensitas perjalanan per kapita dapat menjadi ukuran awal untuk memahami seberapa bergantung masyarakat pada transportasi tertentu. Selain itu, rasio kepadatan penduduk terhadap jaringan jalan memberikan gambaran mengenai potensi kemacetan dan kebutuhan akan angkutan massal.

Data penggunaan lahan campuran juga penting untuk dianalisis karena kawasan dengan fungsi campuran cenderung menghasilkan perjalanan yang lebih pendek dan dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui survei sampel, kerja sama dengan penyedia aplikasi peta digital, atau analisis data seluler yang telah dianonimkan.

Tentu saja, terdapat tantangan objektif dalam implementasi pendekatan berbasis data ini yang perlu diakui secara jujur. Isu privasi menjadi pertimbangan utama ketika mengumpulkan data pergerakan individu.

Pemerintah harus memastikan bahwa data yang digunakan telah melalui proses anonimisasi yang ketat dan mematuhi regulasi perlindungan data pribadi seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Selain itu, kapasitas sumber daya manusia dalam menganalisis data spasial dan transportasi masih menjadi kendala di banyak daerah. Oleh karena itu, kolaborasi dengan akademisi, komunitas data, dan sektor swasta menjadi langkah strategis untuk menutup kesenjangan kapasitas ini tanpa membebani anggaran daerah secara berlebihan.

Transparansi dalam pengelolaan data juga merupakan faktor penentu kepercayaan publik. Ketika data perjalanan harian dibuka untuk akses publik atau open data, masyarakat dan peneliti dapat ikut serta dalam mengawasi kinerja sistem transportasi dan memberikan masukan berbasis bukti.

Ekosistem data terbuka ini mendorong inovasi solusi lokal yang mungkin tidak terpikirkan oleh perencana pusat. Namun, keterbukaan data harus diimbangi dengan literasi data yang memadai agar informasi tersebut tidak disalahartikan.

Pemerintah daerah perlu menyediakan konteks dan visualisasi yang mudah dipahami agar data tersebut dapat dimanfaatkan secara konstruktif oleh berbagai pemangku kepentingan.

Pada akhirnya, integrasi data kepadatan dan pola pergerakan ke dalam kebijakan transportasi adalah langkah fundamental menuju kota yang lebih layak huni. Kebijakan mobilitas publik akan lebih presisi bila ditopang data perjalanan harian yang terbuka dan akurat.

Dengan beralih dari asumsi ke bukti, pemerintah daerah dapat menghindari pemborosan anggaran dan memastikan bahwa setiap investasi transportasi memberikan dampak nyata bagi kualitas hidup warga.

Pendekatan ini tidak memerlukan teknologi yang rumit pada tahap awal, melainkan komitmen untuk mengumpulkan, menganalisis, dan bertindak berdasarkan data yang tersedia. Di tengah tantangan urbanisasi yang terus meningkat, ketepatan kebijakan transportasi menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan ekonomi dan sosial perkotaan.