Di balik rimbunnya hutan Sumatera yang kian menyusut, nasib Gajah Sumatera berdiri di persimpangan. Di satu sisi, upaya konservasi terus digaungkan. Di sisi lain, ekspansi perkebunan, tambang, dan pembangunan infrastruktur berjalan tanpa jeda. Pertanyaannya sederhana namun getir: siapa yang benar-benar menang dalam tarik-menarik ini?

Sebagai satwa kunci di ekosistem, gajah Sumatera bukan sekadar penghuni hutan. Mereka adalah “arsitek alam” yang membantu penyebaran biji dan menjaga keseimbangan vegetasi. Namun fungsi ekologis itu seakan kalah oleh logika ekonomi jangka pendek. Data berbagai lembaga konservasi menunjukkan populasi mereka terus menurun dalam beberapa dekade terakhir, terutama akibat alih fungsi hutan menjadi lahan industri.

Konflik manusia dan gajah pun tak terhindarkan. Ketika jalur jelajah tradisional terpotong oleh kebun dan permukiman, gajah memasuki lahan warga untuk mencari makan. Kerugian materi muncul. Ketegangan meningkat. Dalam banyak kasus, gajah dilabeli sebagai hama. Padahal, merekalah yang lebih dulu kehilangan ruang hidup.

Ironisnya, kebijakan konservasi kerap berjalan di atas kertas. Kawasan yang ditetapkan sebagai habitat lindung masih menyisakan celah perizinan. Penegakan hukum terhadap perburuan dan peracunan belum konsisten. Sementara itu, masyarakat sekitar hutan sering kali berada dalam posisi dilematis, dituntut menjaga satwa dilindungi, tetapi tidak selalu mendapatkan perlindungan ekonomi yang memadai ketika konflik terjadi.

Di sinilah persoalan menjadi kompleks. Konservasi bukan hanya soal menyelamatkan satwa, tetapi juga menyelaraskan kepentingan sosial dan ekonomi. Tanpa skema mitigasi konflik yang jelas, tanpa kompensasi yang adil bagi warga terdampak, serta tanpa transparansi dalam tata kelola lahan, upaya penyelamatan akan selalu rapuh.

Beberapa inisiatif kolaboratif sebenarnya sudah muncul: patroli terpadu, koridor satwa, hingga pendekatan berbasis masyarakat. Namun langkah ini masih sporadis dan belum sepenuhnya mengimbangi laju kerusakan habitat. Dibutuhkan keberanian politik untuk menempatkan keberlanjutan sebagai prioritas, bukan sekadar slogan.

Masa depan gajah Sumatera tidak ditentukan oleh satu kebijakan atau satu lembaga. Ia ditentukan oleh pilihan kolektif: apakah hutan dipandang sebagai warisan ekologis jangka panjang, atau sekadar komoditas yang habis digerus.

Jika konflik terus dibiarkan menjadi siklus tanpa solusi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kelangsungan hidup seekor satwa besar. Yang terancam adalah keseimbangan ekosistem dan integritas kebijakan pembangunan itu sendiri. Dan ketika hutan kehilangan penjaganya, manusia pun tak akan benar-benar menjadi pemenang.